Soal SKB Untuk CPNS 2019 Akan Diperbaiki BKN

Tim inti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan diskusi tentang soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN, Heri Susilowati mengatakan, penggarapan Peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB dilatarbelakangi dengan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SK pada seleksi CPNS tahun 2018 kemarin. Beberapa diantaranya tentang relevensi pengelompokan rumpun jabatan dengan soal SKB yang disediakan.

"Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebelumnya menuai sejumlah kritik bahkan dari pelamar langsung yang mengeluhkan soal SKB, bahkan pihak Ombudsman Republik Indonesia sempat meminta keterangan Panselnas perihal materi SKB," katanya.

"Untuk itu kita harus buat standar/ketentuan yang mengatur skema SKB lewat Peraturan BKN ini, mulai dari panduan penyusun materi, sistem keterbacaan, dan pengoptimalannya di aplikasi Computer Assisted Test (CAT), kalau ini rampung segera bisa digunakan dalam persiapan seleksi AS 2019," imbuhnya.

Sekretaris utama BKN Supranawa Yusuf juga mengakui adanya sejumlah kendala yang ditemukan dalam materi SKB pada seleksi CPNS tahun 2018. Menurutnya, aspek kualitas pada soal SKB sebelumnya masih minim, bahkan beberapa instansi pembina jabatan fungsional kesannya tidak siap dari sisi kelengkapan soal dan pilihan jawaban.

"Ada sejumlah soal dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan pilihan jawaban, soal berulang, sampai ditemukannya soal yang berkaitan dengan sebelumnya padahal sudah diacak oleh sistem CAT," katanya.

"Banyak pelamar juga mengeluhkan kesulitan menjawab soal SKB karena ternyata materi yang ditanyakan tidak sesuai dengan pendidikan peserta," terangnya Rabu, (8/5/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Keluhan tentang ketidak sesuaian soal SKB dengan pendidikan terakhir peserta CPNS 2018 lalu juga ramai disampaikan dari berbagai daerah melalui twitter resmi BKN @BKNgoid, "Min, tmn saya sesama analis keshtn tp tes beda daerah, saya pesawaran, tmn saya pemkot cilegon, jg sm ..soal skb kami tidak sesuai dg formasi analis kesehatan, kami org kesehatan, kl hanya 5 atw 10 soal yg menyimpang saya msh maklum, saya tulis lg agar bnr2 jd perhatian..😢 tulis salah seorang Nitizen, Senin (10/12/2018).

min, tmn saya sesama analis keshtn tp tes beda daerah, saya pesawaran, tmn saya pemkot cilegon, jg sm .. soal skb kami tidak sesuai dng formasi analis kesehatan, kami org kesehatan, kl hanya 5 atw 10 soal yg menyimpang saya msh maklum, saya tulis lg agar bnr2 jd perhatian..😢 pic.twitter.com/NlWpzlgXaI

— Ahmad Dharma Putra (@Dharma1908) December 11, 2018

Oleh karena itu, Sestama BKN merekomendasikan pedoman penyusun soal SKB untuk instansi, khususnya instansi pembinaan jabatan fungsional. Ia berpendapat dengan adanya waktu panduan lewat peraturan BKN ini bisa mengarahkan instansi membuat soal sesuai dengan ketentuan, instansi juga terarah dari aspek waktu perencanaan, penyusun sampai penelaah soal SKB sehingga penyerahan soal ke Panselnas dapat dilakukan dengan tepat waktu.

News Kalimantan Newskalimantan.com menyajikan informasi yang bersumber dari aktifitas browsing, media sosial resmi, maupun dari narasumber terpercaya, yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan kembali sesuai gaya penulisan kami tanpa merubah isi pokok informasi.

Share :